Bprnews.id - AgenBRILink, sebagai perluasan layanan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, mengalami pertumbuhan yang pesat pada Kuartal I-2024. Tercatat, selama periode tersebut, agen ini berhasil mencatatkan 285 juta transaksi finansial, meningkat 12,8% year-on-year (yoy) dari 252,5 juta transaksi per Kuartal I-2023. Peningkatan ini diiringi dengan volume transaksi mencapai Rp370 triliun.
Wakil Direktur Utama Catur Budi Harto menyatakan bahwa jumlah AgenBRILink juga mengalami peningkatan signifikan sebesar 22,4% yoy, dari 650.780 agen per akhir Maret 2023 menjadi 796.836 agen per Maret 2024.
“Jumlah AgenBRILink ini tersebar di 61.122 desa di seluruh pelosok Indonesia. Kinerja mitra BRI ini turut menyumbang Fee Based Income (FBI) bagi BRI senilai Rp395 miliar,” ujarnya dalam Press Conference Kinerja BRI Triwulan I-2024 di Jakarta pada 25 April 2024.
AgenBRILink menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat Indonesia, termasuk di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), yang membantu peningkatan signifikan baik dari jumlah agen maupun volume transaksi.
Keberhasilan AgenBRILink tak lepas dari strategi hybrid bank, yakni perpaduan layanan fisik dan digital untuk melayani segmen nasabah BRI yang beragam. Bahkan pada hari libur sekalipun, agen ini siap melayani kebutuhan finansial.
Fitur-fitur AgenBRILink meliputi pembayaran tagihan listrik, air, iuran BPJS, telepon, pembelian pulsa, pembayaran cicilan, top-up BRIZZI, setoran pinjaman, serta layanan referral pembukaan rekening Tabungan, pinjaman, dan transaksi lainnya. Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan pembelian asuransi mikro, tarik tunai dari luar negeri, pembelian voucher permainan, serta pembelian tiket bus, shuttle, dan kapal ferry.
Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari, mengungkapkan rencana pengembangan AgenBRILink di masa depan. AgenBRILink akan didorong untuk tidak hanya menjadi agen bank, tetapi juga menjadi marketplace.
“Kita sudah punya use case AgenBRILink yang milik BRI, dijadikan marketplace. Kalau nanti satu AgenBRILink bisa punya kapabilitas sebagai marketplace, satu desa satu orang, bayangkan bagaimana dahsyatnya. Dahsyatnya bukan ke bisnis, masyarakat akan mendapatkan efisiensi luar biasa. Orang beli kulkas, orang beli TV, gak perlu harus ke kota, tapi barangnya yang datang. Tinggal berhubungan dengan AgenBRILink,” ungkap Supari.
Bprnews.id - Bank Jabar Banten (BJBR) mencatat pertumbuhan kredit modal kerja sebesar 5% secara tahunan hingga kuartal I-2024. Pertumbuhan tipis ini dipengaruhi oleh sejumlah tantangan yang dihadapi perbankan dalam penyaluran kredit mereka pada triwulan pertama tahun 2024.
Direktur Utama Bank Jabar Banten, Yuddy Renaldi, menyebutkan bahwa sejumlah tantangan potensial terhadap penyaluran kredit modal kerja terjadi pasca Pemilu 2024.
Hal-hal tersebut antara lain kondisi geopolitik dan ekonomi yang tidak stabil, pelemahan nilai tukar rupiah, serta tingkat suku bunga di dalam negeri.
“Pertumbuhan modal kerja di BJB sampai kuartal 1 sekitar 5%, kami perlu konservatif sambil memantau dinamika perekonomian yang mungkin berdampak pada dunia usaha,” ujar Yuddy kepada Kontan pada Jumat (10/5).
Secara keseluruhan, hingga akhir Maret 2024, BJB telah menyalurkan kredit sebesar Rp 130,5 triliun atau tumbuh 12% secara YoY, dengan kualitas Non-Performing Loan (NPL) terjaga di level 1,46%.
Meskipun Yuddy tidak merinci nilai penyaluran kredit modal kerja BJB hingga periode ini, namun ia menyatakan bahwa mayoritas penyaluran kredit modal kerja BJB pada periode ini ditujukan untuk sektor perdagangan dan pengolahan.
Meski dihadapi dengan sejumlah tantangan, Yuddy tetap optimis bahwa hingga akhir tahun 2024, penyaluran kredit BJB masih akan mencatatkan pertumbuhan.
Bank Indonesia mencatat bahwa penyaluran kredit perbankan secara umum meningkat 12,40% secara YoY pada kuartal I-2024. Lebih khusus, pertumbuhan kredit modal kerja tumbuh sebesar 12,30% secara YoY pada periode ini.
“Hingga akhir tahun, kami masih melihat pertumbuhan, namun tentu dengan lebih selektif dan berhati-hati,” tambah Yuddy.
Bprnews.id - Bank Indonesia (BI) telah memutuskan untuk menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin atau 0,25 persen menjadi 6,25 persen, dalam upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Namun, keputusan tersebut belum cukup untuk meredakan tekanan yang ada.
"Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengumumkan keputusan tersebut dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu (24/4/2024)," ujar Perry dalam konferensi tersebut bahwa kenaikan suku bunga ini diambil untuk mengantisipasi kemungkinan memburuknya risiko global serta memastikan inflasi tetap dalam sasaran.
Perry menjelaskan bahwa keputusan BI untuk menaikkan suku bunga acuan didasarkan pada perkembangan kondisi perekonomian global, di mana ketidakpastian meningkat seiring dengan perubahan arah kebijakan bank sentral AS, The Federal Reserve, serta eskalasi ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Meskipun demikian, meskipun langkah tersebut diambil untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, tekanan masih terus ada. "Fenomena ini terjadi karena investor global beralih ke aset yang lebih aman seperti dolar AS dan emas," jelas Perry. Hal ini kemudian menyebabkan pelarian modal dari pasar keuangan negara-negara berkembang.
Perry menegaskan bahwa fundamental perekonomian Indonesia tetap terjaga, dan pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan akan lebih tinggi pada kuartal I dan kuartal II 2024 dibandingkan dengan kuartal IV 2023, yakni sebesar 5,04 persen.
Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2024 diproyeksikan berada dalam kisaran 4,7 hingga 5,5 persen.
Untuk mengatasi tekanan tersebut, Perry mengindikasikan bahwa Bank Indonesia akan terus meningkatkan sinergi kebijakan dengan pemerintah, termasuk melalui stimulus fiskal dan makroprudensial, guna mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
Meskipun BI telah melakukan langkah-langkah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, ada pemahaman bahwa langkah-langkah tambahan mungkin diperlukan untuk mengatasi tekanan yang terus meningkat di pasar keuangan global.
Bprnews.id - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengumumkan bahwa hingga akhir Maret 2024, sebanyak 99,94% dari total rekening nasabah Bank Umum dijamin seluruh simpanannya oleh LPS.
Ini setara dengan 570.319.191 rekening. Sedangkan untuk nasabah BPR/BPRS, persentase penjaminan mencapai 99,98% atau setara dengan 14.457.323 rekening.
Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Dewan Komisioner LPS, menyatakan bahwa LPS terus melakukan asesmen dan evaluasi terhadap dinamika kinerja perbankan, ekonomi, dan Sistem Stabilitas Keuangan (SSK) untuk menyesuaikan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) dengan perkembangan kondisi perekonomian dan perbankan. Evaluasi reguler dan penetapan TBP akan dilakukan pada bulan Mei 2024.
Dari sisi penjaminan dan resolusi, LPS bertujuan untuk mendukung pemulihan kinerja ekonomi, menjaga stabilitas SSK, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Langkah-langkah untuk meningkatkan kepercayaan tersebut mencakup:
- Monitoring cakupan penjaminan simpanan sesuai dengan Undang-Undang LPS.
- Asesmen dan evaluasi berkelanjutan atas Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) LPS.
- Mempercepat proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR yang masuk dalam likuidasi.
- Memperkuat koordinasi lintas otoritas agar penanganan bank pada periode Bank Dalam Penyehatan (BDP) dan Bank Dalam Resolusi (BDR) berjalan optimal.
- Meningkatkan kegiatan sosialisasi mengenai program penjaminan simpanan kepada masyarakat, termasuk melalui kantor perwakilan di daerah.
Terkait dengan Program Penjaminan Polis (PPP) sesuai UU P2SK, LPS sedang mempercepat persiapan penyelenggaraannya. Ini termasuk koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan stakeholder industri asuransi, serta pemenuhan dan peningkatan kompetensi SDM internal di bidang asuransi.
Bprnews.id - Publik terus mendesak Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia Kalake, untuk segera menerbitkan surat persetujuan prinsip kelompok usaha bank (KUB) dengan Bank DKI. Namun, di tengah tekanan ini, muncul dilema besar bagi Bank NTT.
Apakah akan menyetujui KUB dan kehilangan kemandiriannya, atau menolak dan turun status menjadi bank perekonomian rakyat (BPR)?
Menurut anggota Komisi III DPRD Provinsi NTT, Hugo Rehi Kalembu, jika persetujuan kerja sama dengan Bank DKI tidak dikeluarkan, maka Bank NTT akan secara otomatis turun status menjadi BPR. Dampaknya akan terasa luas, termasuk pada dana transfer umum dan layanan perbankan.
"Layanan mobile banking pun juga tak diperbolehkan lagi, layanan bank devisa dicabut, penerimaan pajak dan retribusi daerah pun juga tidak melalui Bank NTT lagi. Semua itu akan berimbas pada PHK atau pemutusan hubungan kerja pegawai Bank NTT secara besar-besaran," ujar Hugo.
Namun, Hugo juga mengingatkan bahwa menyetujui KUB tanpa kesepakatan yang jelas bisa mengakibatkan Bank NTT kehilangan kemandiriannya secara perlahan. Ada risiko bahwa Bank DKI akan mengambil alih sebagian manajemen Bank NTT, mengurangi kontrol atas keputusan strategis.
Hugo juga mengungkapkan bahwa terdapat ketidakpastian dalam pembahasan kerja sama KUB. Bank DKI awalnya menyetujui klausula buyback saham, namun kemudian menolak dalam negosiasi selanjutnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya upaya take over tersembunyi terhadap Bank NTT.
Selain itu, Hugo menyoroti keputusan RUPS yang tidak dijalankan untuk memenuhi Modal Inti Minimum (MIM) Bank NTT. Meskipun telah ada langkah antisipasi, seperti penambahan penyertaan modal oleh pemda provinsi dan kabupaten/kota, keputusan RUPS ini tampaknya diarahkan pada KUB sebagai solusi terbaik, tanpa mempertimbangkan alternatif lainnya.
Menurut Hugo, masih ada jalan keluar bagi para pemegang saham. Salah satunya adalah menetapkan syarat-syarat yang jelas dalam persetujuan prinsip KUB, seperti adanya klausula buyback saham, limitasi waktu kerja sama, dan batasan campur tangan Bank DKI dalam manajemen Bank NTT.
Jika syarat-syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, Hugo menyarankan agar kerja sama dengan Bank DKI tidak perlu dilanjutkan. Sebagai alternatif, para pemegang saham dapat mencari solusi pendanaan melalui berbagai skenario, seperti penerbitan obligasi, pengembalian dividen sebagai tambahan penyertaan modal, atau penjadwalan ulang pembayaran pinjaman.
"Hal yang paling penting adalah memastikan bahwa keputusan yang diambil pada RUPS Bank NTT tanggal 8 Mei 2024 adalah yang terbaik dan komprehensif untuk masa depan Bank NTT. Kita harus menghindari kemungkinan Bank NTT turun status menjadi BPR dan tetap menjaga kebanggaan rakyat NTT," tandas Hugo.